Palu, Sulawesi Tengah. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah terkait teknologi, informasi dan komunikasi pemerintah Indonesia melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama dengan KemenPAN RB, Kemkominfo terus berupaya membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sistem teknologi informasi pastinya memiliki kelemahan-kelemahan sehingga membutuhkan penjagaan. Oleh karena itu dibentuknya Government-Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya serangan siber yang menargetkan data-data milik institusi pemerintah.

Dalam penjelasan yang diberikan oleh Jabatan Fungsional Manggala Informatika bidang Persandian Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah Rizal Landjoma, ST mengatakan, bahwa dalam upaya membangun SPBE banyak titik kerentanan pada sistem tersebut. Maka dibutuhkan peran tim CSIRT dalam melakukan penguatan aspek-aspek untuk mewujudkan ketangguhan dalam SPBE.

Sistem pemerintahan elektronik (e-government) aktualisasi informasi sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal ini pentingnya penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah untuk operasionalisasi jaringan komunikasi pemerintah daerah provinsi. Adanya kerancuan informasi dalam komunikasi akan sangat rentan menimbulkan komunikasi yang menyebabkan timbulnya konflik dalam tatanan pemerintahan dan dalam pemerintahan itu sendiri.

Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat dapat berdampak pada kerawanan adanya kebocoran data dan penyalahgunaan informasi, maka dalam hal ini Rizal Landjoma menjelaskan akan diakan bimtek yang berkelanjutan terkait keamanan sistem informasi guna meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM serta penambahan perangkat pendukung sarana komunikasi melalui berbagai jenis pembinaan agar mampu menyelaraskan perkembangan teknologi saat ini.

“Para pengguna elektronik paham dengan apa yang mereka gunakan, akan tetapi kurang menyadari keamanan sistem informasi tersebut” ucap Rizal.

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng